Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman Tolak Wacana Penghapusan Raskin

0
575

Bandar Lampung – Menanggapi wacana penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) di Indonesia, Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman merasa heran dengan usulan Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut.

Menurut Johan, pangan adalah kebutuhan dasar, sehingga jika program raskin dihapus maka dikhawatirkan akan punya dampak ikutan seperti kerawanan sosial dan kriminalitas.

“Itu amanat undang-undang. Sudah menjadi kewajiban pemerintah menyediakan dan menyalurkan pangan pokok sesuai kebutuhan, terlebih lagi bagi masyarakat miskin serta rawan pangan,” ujar Wakil Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung melalui rilis yang diterima Duajurai.com, Kamis, 13 November 2014.

Menurut Johan jika penghapusan beras raskin dilakukan, maka pemerintah akan melanggar aturan perundangan khususnya Pasal 58 ayat (1) UU 18/2012 tentang Pangan.

Penghapusan program raskin yang akan digantikan dengan e-money atau uang elektronik, lanjut Johan akan berimplikasi pada tak terkontrolnya pembelanjaan uang yang disalurkan melalui program tersebut.

Ia menyarankan lebih baik jika program raskin tetap dilanjutkan, bahkan kualitas beras harus lebih bagus lagi. “Sebab, selama ini seringkali raskin yang didistribusikan kurang memenuhi kelayakan konsumsi. Selain itu data dan validasi keluarga penerima raskin juga perlu diperbaiki,” tukas Johan. (*)

sumber berita : http://www.duajurai.com/ruwajurai/wakil-ketua-dprd-lampung-johan-sulaiman-tolak-wacana-penghapusan-raskin/

LEAVE A REPLY