Kebijakan Bebas Masuk Tenaga Kerja Asing Tak Hitung Dampak Sosial

0
688

 

img-20161127-wa0067

KOTABUMI – Berbagai kemudahan investasi asing yang berimbas pada mudahnya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia jangan hanya didasarkan pada besaran nominal investasi, namun juga harus memperhitungkan dan mengantisipasi dampak sosial yang ditimbulkan.

“Apakah dampak sosial ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah? Misalnya di kantong-kantong proyek pembangunan pembangkit listrik yang diberitakan menggunakan ribuan tenaga kerja asal China seperti di Bawang Buleleng atau Konawe Sulawesi Tenggara bermunculan protes masyarakat,” cetus anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung Ahmad Junaidi Auly dalam Sosialisasi Empat Pilar Bernegara di Kotabumi, Lampung Utara (27/11/2016).

“Lucunya lagi, tenaga kerja asing ini justru banyak dipekerjakan bukan di level middle atau upper management tapi justru sebagai tukang masak, sopir, office boy, buruh bangunan. Seakan-akan ngga ada lagi warga setempat yang bisa direkrut,” tukas Junaidi. Hal ini, imbuh Junaidi, sangat rentan memunculkan kecemburuan bahkan konflik dengan warga pribumi setempat.

Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR/MPR RI ini, sebelumnya pemerintah beralasan bahwa kemudahan investasi Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, sehingga memberikan banyak kemudahan berinvestasi yang paketnya antara lain mempermudah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia.

“Ada bantahan dari Menko Polhukam (Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, red) soal jumlah tenaga kerja asing asal China di Indonesia yang isunya mencapai 10 juta orang, tapi tidak ada bantahan bahwa benar pekerja asing dibolehkan secara bebas bekerja di Indonesia. Jadi serbuan tenaga kerja asing di negeri yang masih punya banyak peer ketersediaan lapangan kerja ini benar terjadi. Bukan ilusi,” tambah Junaidi di hadapan Dewan Pengurus Ranting PKS dari 41 desa di tiga kecamatan di Lampung Utara ini.

Junaidi menyambut rekan-rekannya di Komisi IX yang antara lain bermitra dengan Departemen Tenaga Kerja untuk melanjutkan penelusuran Panitia Kerja (Panja) Tenaga Kerja Asing dan memberi rekomendasi tegas. ■

LEAVE A REPLY