Presiden PKS: Jangan Libatkan Guru untuk Kepentingan Politik

0
23
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Humas Fraksi PKS DPR RI)
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta — Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan catatan dan kritik terkait kondisi guru Indonesia saat ini yang penuh masalah dalam acara diskusi publik dengan tema “Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI pada hari Selasa (26/11/2019) di Jakarta.

Sohibul Iman mengatakan bahwa tugas para guru itu sangat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, “Salah satu tujuan didirikan Republik ini adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan guru-guru kita adalah figur sentral yang mengemban tugas mulia tersebut,” ungkapnya.

Doktor lulusan Jepang ini meminta agar pemerintah memprioritaskan terpenuhinya hak-hak guru dengan sempurna, Karena tugas para guru ini mulia. Dirinya mencatat setidaknya beberapa hal yang perlu menjadi prioritas.

Pertama, kompetensi guru belum sesuai dengan harapan, masih perlu ditingkatkan. Diharapkan guru punya motivasi untuk meningkatkan kemampuan teknisnya sebagai guru. Bukan hanya hard-skills, tapi juga soft-skills. Kemampuan guru membangkitkan motivasi anak didik untuk giat belajar.

“Kedua, terkait distribusi Guru diseluruh indonesia tidak merata dan menyedihkan. Rasio guru dan anak didik yang tidak seimbang. Ketiga, semestinya dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan cukup untuk memenuhi remunerasi guru. Dana pendidikan tidak dialokasikan dengan efektif. Situasi ini terjadi karena perencanaan pembangunan pendidikan tidak dilakukan dengan baik karena roadmap belum disiapkan,” kata Sohibul Iman.

Sohibul Iman memberikan penekanan agar guru tidak terjebak kepada kepentingan politik. Dirinya menangkap fenomena guru dimobilisasi untuk menjadi tim sukses kepala daerah. PKS bertekad dan berkomitmen untuk tidak melibatkan guru dalam timses, karena akan membuat pendidikan semakin terkontaminasi. Sejatinya guru akan lebih berkonsentrasi untuk mendidik anak-anak. Politik jangka pendek, tapi mendidik anak-anak adalah politik peradaban.

“Terakhir, seringkali guru dikriminalisasi. Guru berada pada posisi rentan terhadap aduan orangtua siswa, menjadikan guru mudah menjadi bulan-bulanan anak didik yang orangtuanya punya koneksi. Semoga kondisi guru ada perbaikan sebab pekerjaan guru adalah membangun peradaban,”  tutupnya.

LEAVE A REPLY