FPKS Ingatkan Pemerintah Siapkan Antisipasi Pemangkasan Eselon III dan IV

0
147

Jakarta — Anggota Komisi II dari Fraksi PKS DPR RI, Surahman Hidayat menilai Presiden perlu berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pemangkasan eselon III dan esolon IV, dan menggantinya dengan artificial intelligence (kecerdasan buatan).

Menurut Surahman jangan sampai kebijakan ini menimbulkan masalah baru, banyaknya PNS yang berstatus non job.

“Perlu disiapkan bagaimana skenario kebijakan ini mulai dijalankan, jangan sampai kebijakan ini membuat gaduh dan pada akhirnya memperburuk kualitas pelayanan publik,” tutur Surahman.

Surahman Hidayat, berpendapat memperbaiki pelayanan perijinan ataupun pelayanan publik lainnya tidak hanya terkait dengan banyaknya layer dalam birokrasi kita, akan tetapi lebih disebabkan masalah sistem yang dibangun dan kemampuan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Yang terpenting adalah perlu dilakukan reformasi birokrasi dimulai dengan merasionalisasi jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada saat ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Surahman Hidayat mengingatkan penggunaan artificial intelligence (kecerdasan buatan) membutuhkan penyesuaian peraturan perundang-undangan serta persiapan sistem teknologi yang mendukung (pintar).

“Jangan sampai kecerdasan buatan yang digunakan sering mengalami gangguan atau error,” lanjutnya.

Berdasarkan Laporan Oxford Insights dan International Development Research Centre mengungkapkan, kesiapan Indonesia menerapkan artificial intelligence berada diperingkat kelima di ASEAN dan posisi 57 dari 194 negara di dunia.

Permasalahan pelayanan publik di Indonesia tidak hanya terkait dengan kecepatan pelayanan, tapi juga terkait dengan keadilan dan keramahan pelayanan serta informasi yang jelas terkait syarat untuk mendapatkan pelayanan.

“Istilah jalur cepat dan jalur lambat masih sering ditemui dalam berbagai pelayanan publik yang ada saat ini,” tutupnya.

LEAVE A REPLY