Pembahasan Raperda RPIK Masih Butuh Tambahan Referensi dan keselarasan

0
203

Guna memperkuat pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten pringsewu saat ini masih melakukan pembahasan dengan opd terkait.  Hal ini dilakukan agar Raperda yang diusulkan oleh eksekutif tersebut memiliki dasar pemikiran yang kuat sehingga benar-benar bisa memberikan asas manfaat jikalau dirampungkan menjadi Perda nantinya.

Ketua Pansus RPIK Homsi Wastobir, ST menjelaskan pihaknya masih perlu mengumpulkan data-data peraturan yang berkaitan dengan rencana pembahasan produk hukum tersebut. “Saat ini tahap pengumpulan data yaitu Pansus mengkaji Raperda RPIK baik secara formil maupun materil mencari refrensi aturan keselarasan dengan peraturan di atasnya,” jelas Homsi Wastobir,ST.

Untuk diketahui, pasal 10 dan pasal 11 UU no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk menyusun  RPIK yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan industrial nasional.

RPIK disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah, RTRW kabupaten dan keserasian, keseimbangan dengan kebijakan pembangunan, sosial serta daya dukung lingkungan.

“Dokumen RPIK ini nanti akan menjadi alasan dibahasnya Raperda RPIK,” ujar Homsi.

Diharapkan RPIK nantinya mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana dan prasarana industri. Tujuannya untuk mewujudkan industri daerah sebagai pilar penggerak perekonomian masyarakat.

“Untuk mencapai tujuan tersebut peran daerah sangat dibutuhkan, terutama OPD terkait. Dengan harapan jika Perdanya sudah ada, industri daerah semakin berkembang untuk mencapai tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat,” singkat Homsi.

LEAVE A REPLY