Lampung Utara, 18 November 2024 – Isu ketidakstabilan harga singkong menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Amrullah BS, di daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan. Dari 12 titik reses yang digelar, seluruh warga mengeluhkan persoalan yang sama, yakni fluktuasi harga singkong yang terus merugikan petani.
Pak Nur Kholis, warga Desa Terusan Jaya, mengungkapkan bahwa biaya operasional tanam singkong tidak lagi sebanding dengan hasil panen. “Saat ini harga singkong hanya Rp1.000 per kilogram dengan potongan 25% hingga 30%. Harga turun, sementara biaya operasional naik. Apalagi pasca musim kemarau, pertumbuhan singkong kurang maksimal. Hasilnya kecil, ditambah lagi harga tidak sesuai. Petani benar-benar babak belur,” keluhnya.
H. Amrullah BS, anggota DPRD dari Fraksi PKS yang juga menjabat di Komisi 2 DPRD Lampung, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diatasi dengan langkah-langkah konkret. “Kami di Komisi 2 sudah berkomunikasi untuk menginisiasi pertemuan dengan pengusaha pabrik singkong. Tujuannya adalah membahas standarisasi harga agar petani tidak terus dirugikan dan mendapatkan kepastian,” jelasnya.
Namun, Amrullah menyoroti masalah yang lebih mendalam, yakni banyak petani yang terpaksa berhutang demi menutupi kebutuhan operasional mereka. “Saya menerima banyak laporan bahwa petani harus berhutang, terutama di bank mekar, untuk membeli pupuk dan biaya operasional lainnya. Ketika panen tiba, harga singkong justru anjlok sehingga mereka kesulitan membayar utang. Bahkan ada yang sampai menjual lahan mereka untuk melunasi hutang. Ini sangat miris. Jika dibiarkan, petani kita akan semakin terpuruk,” ujar Amrullah dengan nada prihatin.
Menurutnya, perhitungan sederhana menunjukkan bahwa jika harga singkong Rp1.000 per kilogram tanpa potongan, petani hanya mendapatkan sekitar Rp15 juta per tahun. “Angka itu sudah di bawah UMR, apalagi jika ada potongan harga. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti ini?” tambahnya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah, khususnya Gubernur Lampung, untuk segera turun tangan. “Persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Stabilisasi harga singkong adalah langkah awal yang penting untuk menjamin kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di Lampung,” tegasnya.
Melalui reses ini, Amrullah BS berkomitmen membawa aspirasi petani singkong ke tingkat pembahasan yang lebih tinggi. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi nyata agar petani tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dalam rantai produksi dan distribusi hasil pertanian mereka.
