Bandar Lampung – Semua calon guru di Bandar Lampung yang lulus Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 lalu, sedianya bakal menerima surat keputusan (SK). Namun ternyata nasib 1000an guru yang dinyatakan lulus tes baik itu tahap 1 dan tahap 2, Desember 2021 lalu hingga kini belum terima SK.
Ketidakpastian ini membuat puluhan guru PPPK mengadu ke Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung pada Selasa (31/5). Diterima oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Sidik Efendi dan Tim Ahli Pimpinan DPRD Bandar Lampung Suhendro Prihandono, mereka menumpahkan permasalahan yang selama ini mengendap dan meminta bantuan DPRD untuk bisa menyelesaikannya.
Ros, salah satu guru PPPK mengemukakan bahwa para guru yang telah lolos tes sejak enam bulan terakhir, mereka tidak lagi mengajar atau menerima penghasilan karena menunggu SK pengangkatan.
“Kami ini meminta kepastian kapan SK kami keluar. Ada sekitar 1000an guru PPPK di Bandar Lampung yang masih menunggu, setiap kami bertanya ke BKD selalu diminta bersabar. Ini kenapa, sudah berbulan-bulan tidak ada kejelasan. Padahal banyak dari kami yang penghasilannya hanya dari mengajar. Kalau tidak jelas begini kami tidak ada penghasilan sama sekali. Sedangkan dapat informasi di kabupaten lain guru PPPK sudah keluar Sknya dan sudah dibagikan” kata Ros.
Menanggapi hal tersebut, Sidik yang juga Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandar Lampung segera mengeluarkan SK para guru PPPK tersebut. Jika dilihat dari alur proses penerimaan guru PPPK semestinya mereka ini sudah memegang Sknya.
“Apa yang membuat proses ini terasa begitu lambat? Semestinya dengan sistem pendataan online akan mempersingkat waktu, dimana sistem ini sebenarnya sudah tepat karena data dalam satu jam saja sudah bisa pindah dari daerah ke pusat. Kabupaten Mesuji dan Way Kanan saja sudah diserahkan loh SK PPPKnya ke guru. Ini ada 1000an guru PPPK yang nasibnya tergantung karena belum menerima SK. Saya harap pemkot dalam hal ini BKD bisa menyegerakan SK mereka keluar,” kata Sidik.
Sidik berjanji akan terus mengadvokasi dan mengawal terkait permasalahan guru PPPK ini agar bisa segera terselesaikan dengan baik.
“Yang pasti jangan sampai kita zolimlah dengan menggantung nasib 1000an guru tanpa kejelasan,” pungkas Sidik.
